Sejarah

Sejarah

Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 merupakan pintu gerbang dalam membangun bangsa ini menuju harapan yang dicita-citakan. Bangsa Indonesia segera membangun dan membenahi berbagai sektor sebagai upaya menciptakan negara yang adil dan makmur. Dalam perkembangannya, pendidikan menjadi sektor penting untuk segera dibenahi dan dibangun. Selama kurun waktu tiga puluh tahun pembangunan bidang pendidikan mengalami kemajuan pesat, terutama dalam sektor pemerataan kesempatan masyarakat dalam mengenyam bangku persekolahan. Pada tahun 1970-an pembangunan lembaga pendidikan di Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar mengalami perkembangan yang sangat pesat dari segi kuantitasnya.
Kenyataan ini menimbulkan permasalahan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah sangat rendah saat itu akibat pembangunan besar-besaran sekolah tanpa diimbangi oleh tersedianya jumlah guru yang cukup dan memenuhi kualifikasi yang dituntut untuk peningkatan mutu. Guru-guru yang telah ada dirasakan kurang memenuhi untuk mencukupi jumlah sekolah yang semakin meningkat serta mereka kurang memenuhi syarat dari segi kualifikasi lulusan dan kemampuannya dalam proses pembelajaran. Sedangkan kemampuan lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga pendidik seperti LPTK (IKIP,FKIP,FKG) masih terbatas keberadaannya.
Keadaan pendidikan di Indonesia saat itu sangat membutuhkan adanya lembaga yang dapat menangani masalah tersebut. Hal ini merupakan tonggak awal pendirian Balai Penataran Guru (BPG) di Indonesia. Dibentuknya Balai Penataran Guru berawal dari Keputusan Mendikbud yang saat itu masih dijabat oleh Prof.Syarif Thayeb No.0116/O/1977 tanggal 23 April 1977 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Balai Penataran Guru nasional dan regional. BPG nasional dan BPG regional bertanggung jawab secara teknis edukatif kepada Direktur Pendidikan Guru dan tenaga Teknik dan secara administrasi kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Pada saat itu terbentuk 3 BPG nasional di Yogyakarta untuk matematika,Malang untuk IPS,dan di Jakarta untuk bahasa.Selain BPG nasional dibentuk juga 4 BPG regional di Medan,Padang,Jakarta,Semarang,Surabaya dan Ujung Pandang. Tanggal 1 Oktober 1977 dikeluarkan lagi Keputusan Mendiknas No.0438a/O/1977 tentang pembentukan 4 BPG regional yaitu Ambon, Bandung, Banjarmasin, Palembang.
Pada tanggal 23 Juni 1978 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr.Daoed Joesoef menetapkan perubahan nama BPG regional menjadi BPG dan BPG nasional menjadi PPPG (Pusat Pengembangan Penataran Guru). Untuk melaksanakan keputusan tersebut Mendiknas menurunkan Keputusan menteri No.0181/O/1979 tanggal 20 Agustus 1979 tentang (1) Pengalihan BPG regional menjadi BPG;(2) Segala milik dan hutang-piutang eks-BPG regional menjadi milik BPG;(3) Pengangkatan pimpinan dan pegawai menjadi ketetapan sendiri. Bersamaan dengan surat keputusan ini dilampirkan pembentukan 2 BPG baru yaitu BPG Denpasar dan BPG Manado.Dalam upaya meningkatkan kinerja dan memperkaya fungsi dari BPG, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof.Fuad Hassan mengeluarkan SK No.0240a/O/1991 pada tanggal 22 Mei 1991 tentang perumusan kembali organisasi dan tata kerja BPG serta penambahan 15 BPG sehingga jumlahnya menjadi 27 BPG yang terdapat di setiap propinsi.

Balai Penataran Guru (BPG) dalam Era Otonomi

Perubahan yang terjadi dalam perkembangan pemerintahan di negeri ini, memberikan implikasi yang dapat dirasakan dalam dunia pendidikan kita. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan paradigma baru bagi perkembangan pendidikan yang harus disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Keputusan pemerintah ini memberikan dampak yang nyata dalam pengelola dan penyelenggaraan pendidikan khususnya dalam hal pembagian pelaksanaan antara pemerintah daerah dan pusat. Kenyataan ini, tentunya memberikan pertanyaan besar bagi keberadaan BPG dalam pelaksanaannya.
Pada tanggal 3 Oktober 2000 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Deputi Bidang Kelembagaan Suryanto Suryokusumo memberikan surat edaran tentang daftar inventarisasi unit pelayanan teknis (UPT) Departemen dan lembaga pemerintah non departemen. Daftar tersebut memuat tentang UPT yang akan diserahkan ke daerah dan yang tetap menjadi UPT Departemen,dimana UPT BPG masih berada di bawah Ditjen Disdasmen dan tidak diserahkan ke daerah. Surat edaran ini dipertegas oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Marsillam Simandjuntak pada tanggal 26 Februari 2001 tentang daftar instansi vertikal dan unit pelayanan teknis di lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen. Tanggal 30 Juli 2001 Menteri Pendidikan Nasional Yahya A Muhaimin mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Gubernur di Indonesia bahwa UPT BPG tidak termasuk UPT yang diserahkan kepada daerah dan BPG diprogramkan untuk menjadi LPMP dengan tugas pokok dan fungsi diperluas.
Untuk menindaklanjuti surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara dan juga Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.125/O/2001 tentang penutupan instansi vertikal di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, Menteri Pendidikan Nasional yang diwakili oleh Sekertaris Jenderal Prof.Dr.Makmuri Muchlas,Ph.D,Sp.KJ pada tanggal 18 Oktober 2001 memberikan surat edaran tentang kedudukan dan tanggungjawab unit pelaksanan teknis di bawah Departemen Pendidikan Nasional. Dalam surat edaran ini dijelaskan bahwa Balai Penataran Guru (BPG) berada di bawah Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah dan tidak diserahkan kepada daerah dan masih tetap menjadi unit pelaksanan teknis pusat. Dalam pelaksanaannya secara teknis dibina oleh dan bertanggungjawab kepada Direktur Tenaga Kependidikan dan secara administratif dibina oleh dan bertanggungjawab kepada Sekertaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Lahirnya Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan

Pelaksanaan desenteralisasi pemerintah seiring dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menciptakan berbagai tuntutan dari masyarakat tentang peningkatan mutu pendidikan. Menanggapi respon masyarakat yang begitu besar tentunya pemerintah harus mengakomodir tuntutan tersebut. Untuk menanggulangi kemungkinan adanya ketidak-seragaman standar pelayanan minimal dan standar pencapaian kinerja pendidikan di daerah dalam pelaksanaan otonomi pendidikan. Otonomi daerah dalam pendidikan yang mengalihkan sebagian besar tugas dan tanggung jawab penyelenggara pendidikan dapat menimbulkan berbagai masalah diantaranya terjadinya kesenjangan mutu pendidikan ntar daerah karena tiap daerah memiliki jumlah dan mutu guru serta sumber belajar yang tidak seimbang,kesenjangan mutu pendidikan karena perbedaan kemampuan keungan antar daerah, dan rasa kedaerahan yang tinggi sehingga pelaksanaan otonomi daerah yang menyimpang dari kebijakan dan pedoman dari pemerintah pusat.Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan nasional harus dapat memberikan jaminan mutu pendidikan agar pelaksanaan pendidikan di daerah sesuai dengan standar,norma,kriteria, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Untuk mengatasi masalah di atas, Dr.Ir.Indra Djati Sidi selaku Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengusulkan tentang pengembangan tugas dan fungsi BPG menjadi Lembaga Pengendali Mutu Pendidikan. Hal ini diperkuat dengan pemberian disposisi kepada Direktur Tenaga Kependidikan Soewondo MS pada tanggal 31 Oktober 2001. Menanggapi usulan tersebut tentang usulan tentang pengembangan tugas dan fungsi BPG menjadi Lembaga Pengendali Mutu Pendidikan, pada tanggal 22 Mei 2002 Direktur Tenaga Kependidikan Soewodo MS menyerahkan naskah akademik restrutukrisasi dan refungsionalisasi BPG menjadi Pusat Pengendali Mutu Pendidikan di propinsi berdasarkan masukan dari seluruh unsur terkait baik dalam lingkungan Ditjen Disdasmen maupun unit utama lainnya (Biro Organisasi dan Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas,Pusat Kurikulum,dan Pusat Sistem Penilaian Balitbang) kepada Dr.Ir.Indra Djati Sidi selaku Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Tanggal 31 Mei 2002, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Dr.Ir.Indra Djati Sidi menyerahkan naskah tentang pengembangan BPG kepada Menteri Pendidikan Nasional A.Malik Fajar. Pada saat itu juga, Menteri Pendidikan Nasional memberikan diposisi kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional untuk menindaklanjuti usulan pengembangan BPG.
Tanggal 18 Juni 2002 Balitbang Diknas memandang perlu perubahan Balai Penataran Guru menjadi Pusat Pengendali Mutu Pendidikan, hasil dari tindak lanjut disposisi Menteri Pendidikan Nasional dengan memperhatikan beberapa hal: (1) Tugas dan fungsi serta struktur organisasi BPG perlu disesuaikan menjadi Lembaga bimbingan dan pengendali mutu pendidikan di daerah. Untuk itu perlu mengacu pada PP No. 25 Th 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi.Pada butur 11 pasal 2 telah diatur bahwa kewenangan pusat meliputiā€¯penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannyaā€¯.(2) Kemampuan personalia BPG perlu ditingkatkan agar sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pengendali mutu.(3) Sarana dan prasarana yang ada di BPG perlu dibangun dan dibenahi agar dapat mengembangkan tugas dan fungsi tersebut.
Tanggal 10 Juni 2002 Menteri Pendidikan Nasional A.Malik Fajar menyetujui usulan Dr.Ir.Indra Djati Sidi selaku Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan memperhatikan 3 hal yang terlampir dalam surat dari Balitbang Diknas. Tanggal 11 Juli 2002 Menteri Pendidikan Nasional memberikan usulan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang penataan unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yaitu perubahan BPG menjadi Pusat Pengendali Mutu Pendidikan.Selama hampir satu tahun dipertimbangkan akhirnya pada tanggal 30 April 2003 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara memberikan surat persetujuan No.127.1/M.PAN/4/2003 tentang pendirian Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. 3 bulan kemudian tepatnya tanggal 4 Juli Menteri Pendidikan Nasional A.Malik Fajar membuat keputusan No.087/O/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan yang hingga sekarang ini berjalan.Dengan demikian secara resmi Balai Penataran Guru berubah menjadi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan.

Pin It on Pinterest