Pendidikan Karakter di Sekolah

Tulisan Achmad Munjid berjudul “Salah Kaprah Pendidikan Karakter di Sekolah” (Kompas, 19/8/2019) yang memberi catatan kritis terhadap kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang melibatkan TNI dalam program penguatan penelitian pendidikan karakter, saya merasa perlu membuat tanggapan atas artikel tersebut. Sekaligus sebagai tanggapan terhadap tulisan serupa yang beredar, baik di media arus utama maupun media sosial.

Harus saya jelaskan terlebih dahulu bahwa TNI bukan satu-satunya pihak yang diundang “masuk” ke sekolah. Beberapa di antaranya adalah Kepolisian Negara RI (Polri), Badan Narkotika Nasional (BNN), kejaksaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) juga seniman dan pekerja seni.

Dalam skala yang masih terbatas, anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) juga berkesempatan masuk ke sekolah, khususnya pada jenjang SMA dan SMK. Sekolah juga dianjurkan mendatangkan alumnusnya yang berhasil meniti karier dalam berbagai bidang.

Kurikulum Berbasis Luas

Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) diselenggarakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Pelaksanaannya menggunakan pendekatan broad-based curriculum (kurikulum berbasis luas). Pendekatan ini mempersyaratkan adanya ekosistem pendidikan yang baik, yaitu integrasi dan sinergi tiga lingkungan belajar, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Upaya integrasi dan sinergi itu pula yang menjadi salah satu alasan penerapan sistem zonasi pendidikan.

Manakala suatu sekolah sebagian besar siswanya berasal dari lingkungan sekitar maka orang tua siswa, masyarakat, dan guru akan ikut merasa bertanggung jawab atas eksistensi sekolah.

Ekosistem pendidikan yang sehat pun dapat tercipta. Begitu juga tata kelola pendidikan school-based management dapat terwujud, yaitu sekolah sebagai pusat perencanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan belajar siswa, baik tatkala mereka berada di sekolah maupun di luar sekolah.

Pendekatan kurikulum berbasis luas dimaksudkan memberi pengalaman belajar kepada siswa untuk memperkaya wawasan, membekali mereka dengan berbagai keterampilan hidup, dan merangsang tumbuhnya “mimpi besar”, yakni semangat bercita-cita. Untuk itu, perlu tersedia banyak macam sumber belajar.

Yang harus dilakukan pertama kali adalah perubahan paradigma tentang sumber belajar. Sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, sumber belajar itu bisa berupa apa saja. Bisa dari sosok seseorang, buku, pasar, museum, tempat peribadatan bahkan dunia virtual.

Dunia virtual kini telah menjadi sumber belajar baru yang melimpah. Google dan Wikipedia menjadi katalog, ensiklopedia, dan kamus elektronik raksasa. Kemdikbud juga telah menyediakan bahan ajar-mengajar lewat platform digital Rumah Belajar. Para pegiat dan pebisnis pendidikan juga menyediakan platform untuk maksud yang sama. Sebagian sudah berkembang cukup pesat, Ruang Guru misalnya.

Guru Harus Berubah

Anggapan bahwa guru merupakan satu-satunya sumber belajar dan sekolah sebagai satu-satunya tempat belajar, telah menjadi pandangan usang. Berulang kali Presiden Jokowi mengatakan bahwa guru harus berubah, sungguhpun peran utamanya tak tergantikan dengan alat secanggih apapun.
Peran guru tidak cukup hanya sebagai pengajar. Ia harus bertindak sebagai fasilitator, yaitu membuka kemudahan bagi siswanya untuk mengakses sumber-sumber belajar. Guru juga berperan sebagai resource linkers (penghubung sumber).

Ia tidak harus menguasai semua yang akan diajarkan kepada siswa. Cukup mendatangkan orang yang ahli dan mengusai bidang-bidang itu. Kalau tidak yakin bisa melatih baris-berbaris dengan baik, cukup mengundang Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk melatih siswanya.

Kedua, kurikulum berbasis luas menghendaki adanya individualisasi siswa. Bahwa setiap anak itu istimewa dan unik. Mereka memiliki potensi bakat dan minat yang berbeda-beda. Maka, peran guru berikutnya adalah sebagai katalisator, yaitu menggali minat dan bakat istimewa yang tersembunyi dalam diri setiap siswa. Guru yang hebat adalah yang jeli mengendus minat serta talenta anak didiknya dan membuat anak tersebut mampu mengonversi talenta itu menjadi keunggulan diri.

Setiap siswa harus dibekali keterampilan hidup berupa manajemen diri dalam belajar. Setelah anak dapat menemukan keunggulan diri, ia harus bisa merancang rangkaian kegiatan belajar yang memupuk keunggulan diri. Dengan keunggulan diri yang terpupuk dengan berbagai pengalaman belajar yang diperlukan, anak didiknya akan melangkah mantap dan optimis mewujudkan “mimpi besar”-nya.

Bukan Prajurit Tempur

Melalui penjelasan di atas, duduk masalah yang persoalkan terjawab sudah. Konteks pelibatan prajurit TNI dalam kerangka PPK harus dilihat secara komprehensif, tidak sekadar parsial. Tidak ada pemindahan disiplin militer atau mileterisasi di sekolah-sekolah, apalagi dalam kerangka menggusur tradisi berpikir kritis dan logis. PPK di sekolah sifatnya inklusif, patisipatif, memperkaya khazanah, dan pengalaman siswa.

PPK justru dikembangkan dalam iklim yang terbuka dan demokratis. Orientasinya tidak hanya bertumpu pada penguasaan wawasan, tapi juga penumbuhan perilaku yang berbudi pekerti luhur, peka dengan lingkungan sekitar, dan rasa kebangsaan yang tinggi. Tanggung jawab keberhasilannya tidak semata-mata ada di pihak sekolah, tapi juga pemangku kepentingan lainnya, termasuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Dalam konteks pelibatan prajurit TNI dalam PPK di sekolah-sekolah, tidak ada yang salah. Apalagi yang berpartisipasi adalah para prajurit Bintara Pembina Desa dan Komando Rayon Militer (Koramil). Kalau yang datang para prajurit lengkap dengan senapan tempur, tank-tank untuk melatih perang, itu baru salah.***

(Muhadjir Effendy)P

You May Also Like

Pin It on Pinterest