Analisis Data Mutu Pendidikan Jenjang SMA Provinsi Banten

Analisis Data Mutu Pendidikan Jenjang SMA Provinsi Banten

Penulis : Eko Yudiawan Hermanto, M.Pd

Abstrak:

Pendidikan yang maju dan bermutu menjadi target kita semua. Pada kenyataannya pendidikan kita belum mencapai level tersebut. Salah satu indikator kemajuan pendidikan adalah APM, dimana APM SM Provinsi Banten masih berada pada angka 62,02. Angka ini masih di bawah rata-rata nasional (67,14). Kondisi ini sesungguhnya memprihatinkan bagi pelaku pendidikan di Provinsi Banten. Masih banyak yang harus dipenuhi jika kita ingin mencapai APM 100.

Data lain juga menunjukkan bahwa kondisi mutu pendidikan SMA di Provinsi Banten masih belum mencapai SNP, hal ini ditunjukkan dengan hasil rapor mutu jenjang SMA Provinsi Banten. Dalam rapor mutu tersebut tidak ada satupun sekolah yang mencapai kategori SNP. Artinya tidak ada satu pun sekolah yang purna di 8 SNP. Pertanyaan besarnya adalah: apakah standar nya yang terlalu tinggi? Atau upaya pemerintah dan pemerintah daerah yang belum maksimal? Komitmen pemerintah dan pemerintah daerah ditunjukkan dengan seberapa besar alokasi dana pendidikan di APBN dan APBD selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan? Sebagaimana kita ketahui minimal APBN dan APBD untuk pendidikan sebesaar 20%. Pemenuhan PTK menjadi titik yang paling penting. Tanpa PTK yang kompeten, akan sulit mencapai mutu pendidikan. Pemerintah dan pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan pemenuhan PTK (ketersediaan, kualifikasi dan kompetensinya). Rapor mutu menunjukkan bahwa nilai skor PTK adalah yang paling rendah, bagaimana mungkin berharap pendidikan bermutu jika PTK nya saja dalam kondisi tidak sesuai standar? Untuk itu pembenahan pendidikan harusnya dimulai dari pemenuhan PTK. Rekruitmen PTK menjadi krusial. Harus disiapkan sistem yang kredibel untuk menjaring SDM terbaik yang akan dijadikan PTK di sekolah-sekolah.

Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan juga memegang peranan penting. Pembelajaran yang efektif tentu saja ditunjang oleh tersedianya sarpras yang sesuai dengan standar. Masalah sarpras pendidikan saat ini adalah ketersediaan dan kondisi nya. Pemerintah dan pemerintah daerah tentu saja harus menyediakan dana investasi pendidikan. Pemenuhan standar sarpras pendidikan harus segera dilakukan.

Untuk itu pemerintah dan pemerintah daerah seharusnya mempunyai roadmap pemenuhan PTK dan sarana prasarana pendidikan. Misalnya dalam jangka waktu lima tahun kedepan harus sudah tuntas pemenuhan PTK dan sarpras pendidikan. Sehingga konsentrasi tahun keenam dan seterusnya adalah pada mutu layanan dan output pendidikan. Menjadi sulit ketika pemenuhan PTK, sarpras dan mutu dilakukan bersama-sama. Tentu saja kita harus menghitung efektifitasnya.

Komitmen, konsistensi, kontinuitas menjadi hal yang mutlak dilakukan apabila kita ingin pendidikan maju dan berkualitas.

Download

You May Also Like

Pin It on Pinterest