Peraturan Sekjen Kemendikbud No.1 Tahun 2018 tentang Juknis NUPTK

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut dengan NUPTK adalah kode referensi yang berbentuk nomor unik bagi Guru pendidik dan tenaga kependidikan sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada Satuan Pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pengelolaan NUPTK ini bertujuan untuk:

meningkatkan tata kelola data Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
memberikan identitas resmi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
memetakan kondisi riil data Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan.

Pengelolaan NUPTK dilakukan melalui sistem aplikasi dalam jaringan. Pengelolaan NUPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Penerbitan NUPTK;
Penonaktifan NUPTK;
Reaktivasi NUPTK.

Penerbitan NUPTK dilakukan oleh PDSPK dengan tahapan:

penetapan calon penerima NUPTK;
penetapan penerima NUPTK.

Penetapan calon penerima NUPTK sebagaimana dimaksud dilakukan apabila Pendidik dan Tenaga Kependidikan:

sudah terdata dalam pangkalan data dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id atau dapo.pauddikmas.kemdikbud.go.id.
belum memiliki NUPTK;
telah bertugas pada Satuan Pendidikan yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional.

Permohonan Penerbitan NUPTK dilakukan melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id dengan melampirkan syarat sebagai berikut:

Kartu Tanda Penduduk (KTP);
Ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir;
Bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma IV (D-IV) atau strata 1 (S-1) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal;
Bagi yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) melampirkan:

Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS atau PNS; dan
SK penugasan dari Dinas Pendidikan;

Surat keputusan pengangkatan dari kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan

Telah bertugas paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus bagi yang berstatus bukan PNS pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) menerbitkan NUPTK setelah syarat permohonan Penerbitan NUPTK setelah diverifikasi dan divalidasi melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id oleh:

Kepala Satuan Pendidikan;
Kepala Dinas Pendidikan atau Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) sesuai kewenangan;
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas), atau Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) sesuai kewenangan.

Selanjutnya PDSPK menetapkan penerima NUPTK dan menginformasikan melalui laman gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status.

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan Unduh Disini

You May Also Like

Pin It on Pinterest